Nias, MIMBARBANGSA.CO.ID - Program Ketahanan Pangan (KETAPANG) yang tengah dilaksanakan di Desa Botohaenga, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias, terancam gagal. Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Botohaenga, Agus Manto Aceh, dalam rilis tertulisnya menyampaikan bahwa pelaksanaan program ini diduga menyimpang dari aturan dan rencana yang telah ditetapkan melalui APBDes Tahun 2025.
Dalam rilisnya, Agus menyoroti proses pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang dinilai dilakukan secara sepihak oleh Penjabat Kepala Desa Botohaenga, Mardelima Waruwu, S.Pd.SD, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Camat Bawolato. Dari lima anggota TPK yang dibentuk, salah satunya adalah Ratna Syam Aceh yang diketahui juga menjabat sebagai anggota BPD. Hal ini dianggap menyalahi aturan karena seorang anggota BPD seharusnya berperan sebagai pengawas, bukan pelaksana kegiatan.
"Bagaimana mungkin seorang pengawas menjadi pelaku kegiatan? Ini menimbulkan konflik kepentingan dan melemahkan fungsi pengawasan," tegas Agus.
Selain itu, kehadiran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam kegiatan penanaman bibit pisang kepok sebanyak 450 pokok juga dipertanyakan. PPL disebut tidak pernah hadir dalam proses penanaman dan tidak memberikan informasi soal kualitas bibit unggul yang digunakan.
Beberapa kejanggalan lain yang diungkap di antaranya adalah:
- Bibit yang ditanam bukan bibit unggul (anak kandung), melainkan sembarang bibit yang kini tampak layu.
- Tidak ada sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan, bahkan pekerja yang dilibatkan berasal dari luar desa.
- Penanaman dilakukan sehari setelah lahan disemprot racun rumput, yang seharusnya menunggu 2 minggu.
- Tidak ada pemberian pupuk organik seperti dolomit pada lubang tanam, sebagaimana tercantum dalam perencanaan.
- Aksi simbolis penanaman yang melibatkan perangkat pemerintah dan PPL justru dilakukan seminggu setelah sebagian besar bibit sudah ditanam secara diam-diam oleh TPK.
Melihat kondisi lapangan yang menunjukkan bahwa tanaman pisang kepok mulai mengering dan tidak tumbuh normal, Agus Manto Aceh menyimpulkan bahwa program KETAPANG di desa tersebut berpotensi besar mengalami kegagalan.
Ia pun mengusulkan tiga langkah solusi:
- Ratna Syam Aceh diminta memilih mundur dari jabatan TPK atau BPD.
- TPK mencabut seluruh bibit yang sudah ditanam dan menggantinya dengan bibit unggul sesuai ketentuan.
- Dinas terkait di Kabupaten Nias diminta segera melakukan monitoring lapangan secara serentak agar program ini dapat kembali pada jalur yang benar.
Media MimbarBangsa.co.id telah berupaya mengonfirmasi informasi ini kepada Penjabat Kepala Desa Botohaenga maupun Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Namun, hingga berita ini ditayangkan, pihak terkait belum memberikan tanggapan.
Dengan menyampaikan rilis ini, Agus berharap perhatian serius dari pihak berwenang agar dana desa benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan justru menjadi sarang penyimpangan.
0Komentar