Jakarta, MIMBARBANGSA.CO.ID – Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan komitmennya untuk tetap membantu penyelenggaraan ibadah haji dan umrah tahun 2026 mendatang, meskipun secara regulasi tanggung jawab tersebut kini berada di bawah Kementerian Haji dan Umrah. Hal ini disampaikan Menag dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (27/8/2025).
Dalam kesempatan itu, Nasaruddin menekankan bahwa Kementerian Agama (Kemenag) tidak akan berdiam diri terhadap isu yang sangat krusial bagi umat Islam tersebut. Ia menegaskan bahwa kerja sama dan dukungan tetap akan diberikan, baik diminta maupun tidak oleh Kementerian Haji dan Umrah.
“Insyaallah, Pak Menteri Haji Umrah nanti, kami tidak akan berdiam diri. Kami akan membantu sejauh apa yang dibutuhkan kepada kami, walaupun dalam undang-undang itu kami tidak disinggung sama sekali,” ujar Nasaruddin.
Nasaruddin mengibaratkan relasi Kemenag dan Kementerian Haji dan Umrah seperti hubungan adik dan kakak dalam satu keluarga. Menurutnya, kendati secara administratif Kemenag tidak lagi menjadi pelaksana utama, namun secara moral tetap memiliki tanggung jawab karena menyangkut ibadah umat Islam.
“Sebagai anak dan orang tua, atau sebagai adik, bagaimanapun juga, kita punya hubungan moral. Ini menyangkut masalah agama Islam,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa Kemenag melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam siap berkontribusi dalam memberikan dukungan teknis maupun kebijakan. “Diminta atau tidak diminta, tentu kami akan memberikan apa yang bisa kami lakukan demi suksesnya penyelenggaraan haji yang akan datang,” tambah Nasaruddin.
Selain menekankan komitmen bantuan, Menag juga menyoroti evaluasi penyelenggaraan haji sebelumnya. Ia mengakui adanya catatan dari DPR RI atas pelaksanaan haji 2024 yang berjumlah hampir 100 poin. Namun, menurut temuan Badan Pengawas Haji, hanya sekitar 15 catatan yang benar-benar krusial.
“Kami sudah berusaha semaksimal mungkin dalam penyelenggaraan haji 2025. Ke depan, evaluasi itu akan menjadi rujukan agar kualitas pelayanan semakin meningkat,” tegasnya.
Dengan dukungan lintas kementerian, Nasaruddin berharap pelaksanaan haji 2026 bisa berjalan lebih lancar, profesional, dan memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah Indonesia. Ia memastikan Kemenag akan tetap hadir sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan ibadah haji, walaupun kewenangan formal telah dialihkan.
Komitmen Menteri Agama Nasaruddin Umar menunjukkan bahwa kepentingan umat Islam tetap menjadi prioritas utama, meski secara kewenangan telah terjadi perubahan struktur. Ia menegaskan bahwa Kemenag tetap siap menjadi pendukung utama dalam menyukseskan ibadah haji 2026.
Saran Redaksi:
Penyelenggaraan ibadah haji adalah amanah besar yang menyangkut martabat bangsa dan umat Islam. Oleh karena itu, sinergi antara Kementerian Haji dan Umrah serta Kementerian Agama harus terus dijaga demi pelayanan yang terbaik bagi jemaah Indonesia.
0Komentar