Jakarta, MIMBARBANGSA.CO.ID – Suasana Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Kementerian Pendidikan, Riset, Teknologi, dan Inovasi (Kemendiktisaintek) di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (27/8/2025), berlangsung hangat. Anggota Komisi X dari Fraksi PDIP, Sofyan Tan, secara terbuka mengungkit fenomena rangkap jabatan yang melekat pada pucuk pimpinan kementerian tersebut.
Dalam rapat tersebut, Sofyan Tan mengawali penyampaiannya dengan memberikan ucapan selamat kepada Menteri Diktisaintek, Brian Yuliarto, yang baru saja dipercaya Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Badan Industri Mineral. Menurutnya, penunjukan itu menunjukkan betapa besar kepercayaan negara terhadap Brian.
“Pertama saya menyampaikan selamat kepada Pak Menteri yang dipercaya Presiden RI sebagai Kepala Badan Industri Mineral. Tambah jabatan berarti tambah kepercayaan,” ungkap Sofyan.
Selain soal jabatan baru, Sofyan juga menyoroti tambahan anggaran yang cukup signifikan bagi Kemendiktisaintek. Tahun ini, kementerian tersebut mendapat suntikan dana Rp 5,5 triliun. Ia menyebut jumlah tersebut bukanlah hal yang mengejutkan, mengingat Kemendiktisaintek merupakan salah satu kementerian yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah.
“Tidak heran angka kita, Pak Menteri. Kementerian Diktisaintek dapat tambahan anggaran Rp 5,5 triliun. Selamat, ini bentuk kepercayaan. Kalau minta tambahan Rp 5,9 triliun, mungkin masih bisa dapat karena kementerian ini disayang,” ujarnya dengan nada setengah berseloroh.
Tak berhenti di situ, Sofyan turut menyinggung Wakil Menteri Diktisaintek, Stella Christie, yang kini juga merangkap sebagai Komisaris PT Pertamina. Ia menyebut jabatan tambahan tersebut tentu membawa konsekuensi positif dalam bentuk penghasilan yang tidak sedikit.
“Hebat ini di Kementerian Diktisaintek. Wakil Menteri, Mbak Stella, bisa juga jadi Komisaris PT Pertamina. Artinya gajinya lumayan besar,” kata Sofyan, yang kemudian membandingkan situasi tersebut dengan nasib anggota DPR.
Menurutnya, anggota legislatif kerap menjadi sorotan publik terkait gaji dan tunjangan, bahkan sampai dianggap hidup berlebih. Padahal, menurut Sofyan, kenyataan tidak selalu sesuai dengan tudingan masyarakat.
“Kalau kami wakil rakyat justru selalu dihujat, disorot. Dari punya rumah, sekarang malah tidak punya rumah,” imbuhnya dengan nada kritik.
Pernyataan Sofyan Tan ini menambah dinamika diskusi di ruang rapat. Di satu sisi, ia menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Presiden dan tambahan anggaran besar bagi Kemendiktisaintek. Namun di sisi lain, ia juga mengingatkan tentang potensi sorotan publik terhadap praktik rangkap jabatan di kalangan pejabat tinggi negara.
Sorotan Sofyan Tan di rapat tersebut seakan menjadi pengingat bahwa kepercayaan besar yang diberikan pemerintah juga harus diimbangi dengan transparansi, integritas, serta kepekaan terhadap opini publik. Fenomena rangkap jabatan di jajaran pejabat tinggi negara, jika tidak dijelaskan secara terbuka, berpotensi menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
Saran Redaksi:
Redaksi menilai penting bagi kementerian maupun pejabat publik untuk memberikan klarifikasi terbuka terkait penunjukan jabatan rangkap, termasuk dasar hukum serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat luas. Hal ini penting agar kepercayaan publik tetap terjaga dan tidak menimbulkan kesan eksklusif hanya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu.
0Komentar