Medan, MIMBARBANGSA.CO.ID – Gelombang keresahan masyarakat atas maraknya aksi rusuh dan kekerasan yang terjadi di sejumlah daerah mendorong Forum Aktivis ’98 dari berbagai wilayah di Indonesia untuk menyampaikan pernyataan sikap. Forum ini menilai, eskalasi yang muncul belakangan erat kaitannya dengan kebijakan dan tindakan pejabat pemerintah maupun anggota DPR yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
Dalam pernyataannya yang dibacakan di Medan, Senin (1/9/2025), Forum Aktivis ’98 menegaskan bahwa kepedulian dan keprihatinan mereka bukan sekadar wacana, melainkan wujud komitmen menjaga marwah demokrasi Indonesia. Mereka menyampaikan lima poin sikap tegas, di antaranya:
Pertama, menyatakan rasa empati sekaligus duka mendalam kepada masyarakat yang menjadi korban, bahkan kehilangan nyawa, dalam upaya menyuarakan kebenaran dan keadilan.
Kedua, memberikan apresiasi tinggi kepada gerakan rakyat dan mahasiswa yang secara tulus melakukan koreksi konstruktif terhadap jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ketiga, menghimbau seluruh unsur pemerintahan—eksekutif, legislatif, maupun yudikatif—untuk benar-benar mendengarkan aspirasi masyarakat, terutama mereka yang paling rentan. Pemerintah diminta berani melakukan koreksi total terhadap kebijakan yang mencederai rasa keadilan, menegakkan hukum tanpa pandang bulu, serta kembali berorientasi pada amanat Pembukaan UUD 1945 guna mewujudkan NKRI yang adil, makmur, dan berdaulat.
Keempat, menyerukan kepada rakyat agar tetap menyalurkan aspirasi melalui aksi konstitusional dan menolak provokasi yang berpotensi mengubah gerakan damai menjadi inkonstitusional.
Kelima, mendesak aparat keamanan, khususnya Polri, agar tetap profesional sesuai semboyan “Polri untuk Masyarakat” dan menghindari tindakan represif yang bisa memicu darurat sipil maupun militer.
Tak hanya itu, Forum Aktivis ’98 juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas langkah cepatnya merespons gejolak masyarakat. Presiden telah meminta DPR RI mencabut kebijakan terkait tunjangan anggota dewan, menetapkan moratorium kunjungan luar negeri, serta mendorong partai politik untuk mencabut keanggotaan dewan bagi kader yang menimbulkan kegaduhan publik. Selain itu, Presiden juga membuka ruang dialog antara DPR dengan mahasiswa, masyarakat sipil, dan elemen rakyat lainnya.
“Sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menegakkan hukum dan melindungi rakyat, mari kita tetap berjalan dalam satu barisan demi menyongsong Indonesia Emas,” demikian bunyi akhir pernyataan sikap yang ditandatangani 15 tokoh aktivis dari Medan, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Aceh, dan daerah lainnya.
0Komentar