Nias Selatan, MIMBARBANGSA.CO.ID – Sebuah penggalan pernyataan Bupati Nias Selatan, Sokhiatulo Laia, terkait isu pemotongan Tunjangan Guru Daerah Khusus (DACIL) ramai beredar di media sosial dan memicu perbincangan publik. Di medsos tersebut mengatakan bahwa di Rapat Paripurna DPRD Nias Selatan, Bupati menjelaskan bahwa Pemotongan Dacil yang menjadi sorotan publik selama ini telah stop sekitar sejak bulan Mei 2025. Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nias Selatan pada Senin (11/8/2025).
Pernyataan tersebut kemudian ditafsirkan beragam oleh masyarakat. Sebagian menilai seolah-olah Bupati mengakui adanya pemotongan sebelum bulan Mei, sementara yang lain menafsirkan bahwa laporan terkait pemotongan DACIL yang ditangani aparat penegak hukum (APH) telah dihentikan.
Menanggapi kegaduhan tersebut, Bupati Sokhiatulo Laia memberikan klarifikasi langsung kepada wartawan MimbarBangsa.co.id. Ia menegaskan bahwa maksud dari pernyataannya bukanlah pengakuan adanya praktik pemotongan DACIL sebelum Mei 2025, melainkan menekankan bahwa sejak bulan Mei 2025 hingga saat ini, laporan terkait pemotongan sudah tidak ditemukan lagi.
“Pernyataan itu bukan berarti saya mengetahui adanya praktik pemotongan DACIL sebelum Mei 2025. Maksud saya, sejak bulan Mei 2025 sampai sekarang, laporan mengenai pemotongan sudah tidak ada lagi,” jelas Sokhiatulo menegaskan.
Lebih lanjut, Bupati juga menanggapi pengakuan sejumlah guru yang sempat melaporkan pemotongan DACIL mereka. Ia menyebut bahwa persoalan tersebut kini berada di ranah aparat penegak hukum (APH) untuk ditindaklanjuti.
“Terkait laporan guru yang menyatakan DACIL mereka dipotong, itu sudah ada di ranah APH untuk ditindaklanjuti,” tambahnya.
Sokhiatulo menekankan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan penyaluran DACIL berjalan sesuai ketentuan tanpa adanya potongan ilegal. Menurutnya, hak para guru harus dijamin penuh karena tunjangan tersebut merupakan bentuk dukungan bagi tenaga pendidik yang mengabdi di daerah khusus.
Klarifikasi ini diharapkan mampu meluruskan kesalahpahaman publik serta menghentikan spekulasi yang berkembang di media sosial. Pemerintah daerah menegaskan tetap konsisten dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak-hak para guru.
Pernyataan Bupati Sokhiatulo Laia menegaskan bahwa isu pemotongan DACIL sudah berhenti sejak Mei 2025. Meski sebelumnya ramai diperdebatkan, kasus-kasus yang pernah dilaporkan kini sedang ditangani oleh aparat penegak hukum. Pemerintah daerah berkomitmen memastikan penyaluran DACIL berlangsung sesuai aturan tanpa potongan yang merugikan guru.
0Komentar