Jakarta, MIMBARBANGSA.CO.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya pemerintah daerah (Pemda) mempermudah perizinan berusaha demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, kemudahan perizinan akan berdampak langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat kapasitas fiskal di tingkat lokal.
Hal itu disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah Tahun 2025 yang digelar di Aula Bahteramas, Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Kendari, Rabu (27/8/2025).
“Saya mohonlah dengan segala hormat hidupkan dunia usaha, starting dari mulai perizinannya,” ujar Tito dalam keterangannya.
Pemda Diminta Dengarkan Aspirasi Pengusaha dan Kreatif
Mendagri menjelaskan bahwa setiap daerah harus membuka ruang seluas-luasnya bagi pelaku usaha dan pegiat ekonomi kreatif. Kehadiran dunia usaha yang tumbuh sehat akan melahirkan banyak lapangan kerja baru serta meningkatkan peredaran uang di masyarakat.
Dalam paparannya, Tito menekankan bahwa leadership kepala daerah menjadi kunci. Ia mengingatkan agar pemimpin tidak hanya mengandalkan pendekatan birokrasi semata, melainkan juga memiliki kreativitas serta strategi jelas untuk menggenjot PAD.
“Pemimpin daerah itu harus berpikir seperti ibu rumah tangga, bagaimana caranya mendapatkan pendapatan lebih besar daripada belanja. Tapi pendapatan itu jangan sampai memberatkan rakyat,” tegas Tito.
Hindari Kebijakan Instan yang Membebani Rakyat
Tito menggarisbawahi bahwa setiap kebijakan harus memperhatikan kondisi masyarakat. Ia mengingatkan bahwa kebijakan yang salah arah justru bisa memicu resistensi dari warga.
Selain itu, komunikasi kebijakan menjadi faktor penting. Kepala daerah dituntut memiliki kemampuan entrepreneurship agar mampu membaca peluang ekonomi serta bekerja sama dengan kalangan pengusaha, termasuk Kamar Dagang dan Industri (Kadin).
Menurut Tito, sinergi pemerintah daerah dengan sektor swasta akan memperkuat basis ekonomi kreatif dan menciptakan sumber pendapatan berkelanjutan.
Sejalan dengan Arah Kebijakan Presiden
Dalam kesempatan tersebut, Tito juga menegaskan bahwa arah kebijakan daerah harus tetap berpihak kepada rakyat, sebagaimana garis besar yang ditekankan Presiden RI Prabowo Subianto. Ia meminta kepala daerah tidak tergoda mengambil cara instan dalam meningkatkan PAD, seperti menaikkan pungutan atau retribusi yang justru memberatkan masyarakat.
“Sekali lagi hidupkan swasta, hidupkan ekonomi kreatif. Dua senjata ini adalah cara untuk mendapatkan PAD. Jangan mengambil cara instan yang memberatkan rakyat,” tutup Tito.
Mendagri Tito Karnavian menekankan bahwa peningkatan PAD sebaiknya ditempuh melalui pemberdayaan sektor swasta, kemudahan perizinan, serta pengembangan ekonomi kreatif—bukan dengan kebijakan instan yang membebani masyarakat.
Saran Redaksi
Redaksi menyarankan agar pemerintah daerah segera menindaklanjuti arahan Mendagri dengan membentuk sistem layanan perizinan digital yang transparan, cepat, dan terintegrasi. Hal ini akan mempermudah investasi, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan PAD tanpa menimbulkan beban tambahan bagi rakyat.
0Komentar