Sijunjung, MIMBARBANGSA.CO.ID – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menegaskan bahwa seluruh fraksi di DPR telah bersepakat untuk menghapus tunjangan perumahan bagi anggota dewan. Keputusan ini diumumkan dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, pada Jumat (5/9/2025).
“Hasil keputusan kemarin, seluruh fraksi sepakat tunjangan rumah sudah dihapuskan,” ujar Andre Rosiade, seperti dikutip dari Antara.
Langkah ini, menurutnya, merupakan wujud respons DPR terhadap aspirasi masyarakat yang selama ini menyoroti fasilitas dinilai berlebihan bagi para wakil rakyat. Selain itu, DPR juga menyetujui adanya moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Kebijakan tersebut dianggap penting agar DPR lebih fokus menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran yang berpihak pada kepentingan rakyat.
“Untuk sementara, hal-hal lain masih akan diputuskan oleh pimpinan DPR RI,” tambah Andre.
Keputusan itu diambil menyusul desakan publik yang kian menguat, terutama setelah aksi demonstrasi ratusan mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat di depan gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta. Dalam aksi yang dikenal dengan sebutan tuntutan 17+8, para demonstran mendesak DPR untuk melakukan pembenahan menyeluruh, termasuk penghapusan fasilitas yang dinilai tidak relevan dan pembatasan aktivitas yang dianggap boros anggaran.
Dokumen fisik berisi tuntutan 17+8 telah diserahkan langsung ke DPR oleh kelompok Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah. Kelompok ini terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari pemengaruh, musisi, komunitas, hingga jaringan organisasi masyarakat sipil. Tuntutan mereka sebelumnya juga ramai diperbincangkan melalui kampanye di media sosial, pengiriman surat elektronik kepada 580 anggota DPR, hingga petisi daring yang mendapat dukungan luas dari masyarakat.
Andre memastikan DPR akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya untuk menjawab aspirasi rakyat. “Kami akan menjalankan tuntutan mahasiswa dan masyarakat secara umum demi DPR yang lebih baik,” tegasnya.
Apresiasi Redaksi MIMBAR BANGSA
Redaksi MIMBAR BANGSA memberikan apresiasi atas langkah DPR yang menunjukkan sikap otokritik dan mendengarkan suara publik. Keputusan menghapus tunjangan rumah dan menunda kunjungan kerja ke luar negeri adalah awal baik untuk mengembalikan kepercayaan rakyat. Redaksi mendorong agar DPR konsisten menindaklanjuti tuntutan 17+8 secara menyeluruh, bukan hanya sebatas pada dua poin tersebut. Transparansi, integritas, dan keseriusan dalam bekerja untuk rakyat harus menjadi prioritas utama bagi lembaga legislatif.
0Komentar