SEMARANG, MIMBARBANGSA.CO.ID – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Semarang menolak wacana agar guru dijadikan tester dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) sebelum disalurkan ke siswa. Ketua PGRI Kota Semarang, Prof Nur Khoiri, menegaskan bahwa gagasan tersebut berisiko besar bagi keselamatan guru dan tidak tepat diberlakukan.
“Namanya manusia, nyawa kan tidak bisa coba-coba. Kalau ternyata makanannya tidak sehat, itu bisa membahayakan bapak-ibu guru,” ujar Khoiri, Jumat (3/10/2025).
Khoiri menilai tanggung jawab pengawasan kualitas makanan tidak seharusnya dibebankan kepada guru. Profesi guru, kata dia, sudah cukup berat dengan tugas mendidik, mengajar, sekaligus membimbing siswa. Ia khawatir jika terjadi kasus keracunan, publik justru akan menuding sekolah maupun guru sebagai pihak yang paling bertanggung jawab.
“Guru itu kasihan. Mereka sudah berjuang menyukseskan program, tetapi kalau ada masalah, masyarakat menuding sekolah. Guru yang kemudian ditarik-tarik tanggung jawabnya,” tutur dosen Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) tersebut.
Sebagai solusi, Khoiri mengusulkan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) sederhana untuk meminimalisir risiko, misalnya dengan mengecek bau, tekstur, atau tanda-tanda fisik lain pada makanan. Ia juga mendorong pelibatan komite sekolah agar pengawasan MBG lebih transparan dan tidak semata-mata dibebankan kepada pihak guru.
“Pelibatan komite itu penting supaya ada kontrol dari masyarakat. Biarkan guru tetap fokus mengajar,” tegasnya.
Lebih lanjut, Khoiri mengungkapkan bahwa sejumlah sekolah swasta di Kota Semarang telah menolak program MBG. Alasannya, para orang tua siswa lebih percaya dengan makanan yang disediakan oleh kantin sekolah. “Yang saya tahu, ada tiga sekolah swasta menolak. Mereka memilih jalur sendiri karena lebih yakin dengan kebersihannya,” ungkapnya.
Tanggapan Dinas Pendidikan Semarang
Menanggapi kritik tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bambang Pramusinto, menjelaskan bahwa aturan di sekolah memang mewajibkan pengecekan sampel makanan sebelum didistribusikan. Namun, Bambang menegaskan bahwa pengujian utama tetap dilakukan oleh petugas ahli gizi dari pihak penyedia makanan (SPPG).
“Kalau yang mengetes kesehatan makanannya itu sudah petugas khusus di SPPG. Tapi ketika sudah sampai sekolah, ada PIC yang melakukan check and recheck, sifatnya hanya pengecekan ulang,” jelas Bambang.
Menurutnya, kebijakan ini merupakan bagian dari SOP baru menyusul maraknya kasus dugaan keracunan MBG di berbagai daerah. Walau Kota Semarang belum mencatat kasus serupa, langkah pencegahan tetap diperketat.
Selain itu, Pemkot Semarang juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Makanan yang melibatkan lintas sektor, mulai dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, hingga Unit Kesehatan Sekolah (UKS). Satgas tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Semarang, Iswar Aminuddin.
Bambang menambahkan, seluruh dapur penyedia MBG kini didorong untuk segera mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikat ini menjadi syarat penting agar standar kebersihan dan kualitas makanan benar-benar terjamin.
Dengan demikian, pemerintah daerah berharap program MBG tetap berjalan lancar dan aman tanpa membebani guru sebagai pihak penguji makanan.
Saran/Apresiasi dari Redaksi MIMBAR BANGSA:
Redaksi MIMBAR BANGSA mengapresiasi sikap kritis PGRI Kota Semarang yang menempatkan keselamatan guru sebagai prioritas. Program Makanan Bergizi Gratis memang penting bagi tumbuh kembang siswa, tetapi pengawasan kualitas pangan harus dilakukan oleh tenaga profesional, bukan oleh guru yang memiliki tugas utama mendidik. Kami mendorong agar Pemkot Semarang segera memperkuat mekanisme pengawasan lintas sektor demi menjamin keamanan pangan siswa tanpa menambah beban bagi tenaga pendidik.
0Komentar