Aksi Massa menolak Soeharto jadi pahlawan nasional di depan Monumen TKR, Senin (10/11).(Foto:Adji G Rinepta/detikJogja)
Jakarta, MIMBARBANGSA.CO.ID – Pemberian status pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto dan Sarwo Edhie kembali menuai kritik keras. Amnesty International Indonesia dan Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) secara tegas menuntut agar gelar tersebut dibatalkan, menilai langkah pemerintah sebagai pemutarbalikan sejarah dan penghinaan terhadap jutaan korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru.
Dalam rilis resmi yang diterima BBC News Indonesia, Senin (10/11), mereka menegaskan bahwa keputusan ini bertentangan dengan mandat konstitusi dan nilai keadilan yang diamanatkan reformasi 1998. "Pemberian gelar pahlawan tersebut bertentangan dengan mandat konstitusi dan keadilan yang diamanatkan Reformasi 1998," ungkap mereka.
Menurut Amnesty dan AKSI, negara seharusnya berpihak pada korban pelanggaran HAM, bukan pelaku. Lebih lanjut, mereka menilai pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto tidak bisa dilepaskan dari upaya sistematis menulis ulang sejarah Indonesia, menghapus jejak kekerasan negara. "Gelar pahlawan untuk Soeharto harus dibatalkan segera sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik terhadap sejarah bangsa dan masa depan Indonesia," tulis mereka.
Menanggapi gelombang penolakan itu, sejumlah unjuk rasa digelar di beberapa daerah pada hari yang sama. Di Yogyakarta, aksi berlangsung di perempatan Jalan Sudirman, tak jauh dari Museum TNI AD Dharma Wiratama dan kantor perwakilan daerah Partai Golkar. Aksi ini diinisiasi kelompok 'Jogja Memanggil' dan diikuti puluhan orang.
Bung Koes, salah satu koordinator aksi, menegaskan bahwa pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto merupakan tantangan bagi rakyat. "Secara historis pada 1998, rakyat tumpah ruah di berbagai kota, termasuk di Yogya, protes besar untuk menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Ini artinya penguasa hari ini yakni rezim Prabowo-Gibran sedang menantang rakyat," katanya.
Selain itu, Bung Koes juga menyoroti ketidaksesuaian waktu pemberian gelar. Soeharto diberikan gelar pahlawan bersamaan dengan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan aktivis buruh Marsinah. Marsinah dikenal gigih memperjuangkan hak-hak buruh, namun dibunuh pada Mei 1993, diduga oleh militer Orde Baru. Sementara Gus Dur aktif menuntut mundurnya Soeharto pada era Orde Baru. “Bisa dikatakan reformasi telah mati. Gongnya adalah Soeharto menjadi pahlawan,” tegasnya.
Di Gorontalo, demonstrasi serupa digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gorontalo. Puluhan mahasiswa berunjuk rasa di depan kantor DPRD Gorontalo sambil membentangkan poster penolakan. Presiden BEM, Erlin Adam, menyebut pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto sebagai bentuk pengaburan sejarah bangsa. Menurutnya, langkah ini tidak mencerminkan nilai keadilan sejarah dan melukai perasaan keluarga korban pelanggaran HAM.
“Sebagaimana diketahui, masa kepemimpinan Soeharto banyak terjadi pelanggaran HAM, praktik KKN, hingga sikap otoriter dalam memimpin bangsa,” ujar Erlin dalam orasinya.
Penulis: Walas | Editor: Admin001 | Sourch: bbc.com
0Komentar