Jakarta, MIMBARBANGSA.CO.ID – Pemerintah akhirnya menjelaskan alasan di balik keputusan Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto. Menurut Istana, pemberian gelar tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap jasa besar para pemimpin bangsa, termasuk Soeharto yang dinilai memiliki kontribusi penting dalam perjalanan sejarah Indonesia.
Juru bicara Istana yang juga menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan semata-mata bersifat politis, melainkan bagian dari upaya menghormati para tokoh yang telah berjasa bagi bangsa dan negara.
“Itu kan bagian dari bagaimana kita menghormati para pendahulu. Terutama para pemimpin bangsa yang apapun sudah pasti memiliki jasa yang luar biasa terhadap bangsa dan negara,” ujar Prasetyo kepada awak media di Jalan Kertanegara IV, Minggu (09/11).
Prasetyo menjelaskan bahwa sebelum keputusan itu ditetapkan secara resmi, Presiden Prabowo telah menerima berbagai masukan dari sejumlah pihak. Ia menyebut, pandangan dan pertimbangan juga datang dari pimpinan lembaga tinggi negara, termasuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Presiden mendengar pandangan banyak pihak, baik dari lembaga negara, tokoh masyarakat, maupun para sejarawan. Semua masukan itu menjadi pertimbangan sebelum penetapan resmi dilakukan,” tambahnya.
Lebih jauh, Prasetyo menegaskan bahwa keputusan tersebut mencerminkan sikap kenegaraan untuk menghormati jasa pemimpin terdahulu tanpa menghapus fakta sejarah. Menurutnya, setiap tokoh besar dalam perjalanan bangsa tentu memiliki sisi positif dan negatif yang tidak bisa diabaikan.
“Kita tidak bisa menutup mata terhadap catatan sejarah, baik yang baik maupun yang buruk. Tapi penghargaan ini dilihat dari sumbangsih dan kontribusi besar beliau terhadap bangsa,” ujarnya menegaskan.
Pernyataan Istana tersebut sekaligus menjawab berbagai kritik dan perdebatan publik yang mencuat setelah Soeharto resmi ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Sebagian kalangan menilai keputusan itu kontroversial mengingat catatan kelam masa Orde Baru yang masih meninggalkan luka bagi sebagian masyarakat.
Namun, menurut Prasetyo, pemerintah berharap masyarakat dapat melihat kebijakan ini secara proporsional dan menjadikannya momentum untuk memperkuat semangat persatuan nasional. “Ini saatnya kita belajar dari sejarah, bukan untuk saling menyalahkan, tapi untuk melangkah lebih baik ke depan,” tutupnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menyerahkan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto dalam upacara di Istana Negara pada Senin (10/11). Anugerah tersebut diterima secara simbolis oleh dua anak Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana dan Bambang Trihatmodjo, bersama delapan tokoh nasional lainnya.
Saran/Apresiasi dari Redaksi MIMBAR BANGSA:
Redaksi MIMBAR BANGSA menilai penjelasan terbuka dari Istana sebagai langkah positif dalam menjaga transparansi kebijakan publik. Namun demikian, penghormatan terhadap tokoh bangsa hendaknya selalu dibarengi dengan sikap kritis dan kesadaran historis agar nilai-nilai keadilan dan kebenaran tetap terjaga.
Penulis: Walas | Editor: Admin001 | Sourch: bbc.com
0Komentar