Jakarta, MIMBARBANGSA.CO.ID – Polemik kebebasan pers kembali mencuat setelah Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden mencabut kartu liputan istana milik jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia. Pencabutan tersebut terjadi usai Diana melontarkan pertanyaan mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto, Sabtu (27/9/2025).
Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, mengonfirmasi bahwa seorang staf BPMI langsung mengambil kartu identitas tersebut dari kantor CNN Indonesia, Jakarta, pada Sabtu malam. “Benar telah terjadi pencabutan ID Pers Istana atas nama Diana Valencia,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (28/9).
Tindakan itu menuai kritik keras dari berbagai organisasi pers nasional. Dewan Pers melalui ketuanya, Komaruddin Hidayat, menilai pencabutan ID pers tanpa penjelasan jelas dapat menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik. “Biro Pers Istana sebaiknya memberikan penjelasan agar tidak menimbulkan kesan penghalangan kerja pers,” katanya.
Nada serupa datang dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Ketua Umum IJTI, Herik Kurniawan, menilai pertanyaan Diana masih dalam koridor etika jurnalistik. “Pertanyaan soal MBG relevan bagi publik. Tindakan pencabutan kartu dapat dipandang sebagai bentuk penghalangan kerja jurnalistik,” ujarnya.
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat juga menyatakan keprihatinannya. Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menegaskan bahwa kebebasan pers dijamin konstitusi dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. “Tindakan pencabutan ID jurnalis CNN Indonesia berpotensi menghambat kemerdekaan pers,” tegasnya.
Sementara itu, Forum Pemred melalui ketuanya, Retno Pinasti, mendorong Istana memberikan penjelasan terbuka. “Negara harus memastikan tidak ada penghalangan kerja jurnalistik, apalagi di lingkungan Istana,” ucapnya.
Kritik juga datang dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan LBH Pers. Ketua AJI Jakarta, Irsyan Hasyim, menyebut pencabutan itu memperburuk iklim kebebasan pers. LBH Pers melalui Direktur Mustafa Layong menegaskan bahwa setiap bentuk penghalangan kerja jurnalis adalah pelanggaran hukum dan demokrasi.
Di sisi lain, pemerintah menyadari perlunya solusi. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan pihaknya akan mencari jalan keluar terbaik. Ia memastikan BPMI akan berkomunikasi dengan CNN Indonesia. “Kita bangun komunikasi bersama,” kata Prasetyo, Minggu (28/9).
Kasus ini bermula di tengah sorotan publik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menelan anggaran triliunan rupiah, namun belakangan menuai kritik akibat rentetan kasus keracunan pelajar. Sejumlah daerah bahkan telah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB). Pertanyaan Diana dinilai relevan dengan kepentingan masyarakat yang tengah resah.
Gelombang desakan dari PWI, Dewan Pers, IJTI, AJI, hingga Forum Pemred menjadi sinyal kuat bahwa pers nasional menolak segala bentuk intimidasi maupun penghalangan kerja jurnalistik. Kasus ini juga mengingatkan kembali pentingnya komitmen pemerintah terhadap demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia.
Saran/Apresiasi dari Redaksi MIMBAR BANGSA
Redaksi MIMBAR BANGSA mengapresiasi sikap tegas organisasi pers nasional yang bersuara lantang membela kebebasan pers. Kami menilai pencabutan ID jurnalis CNN Indonesia merupakan langkah keliru yang dapat mencederai demokrasi. Redaksi mendorong pemerintah segera memulihkan akses liputan bagi Diana Valencia serta memperkuat komitmen menjunjung tinggi kemerdekaan pers demi kepentingan masyarakat luas. (Walas)
0Komentar