Jakarta, MimbarBangsa.co.id — Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir kuartal II 2021 sebesar USD 415,1 miliar, atau setara Rp 5.966,2 triliun (kurs Rp 14.373 per dolar AS). Jumlah ini turun 0,1 persen secara kuartalan (qtq) dibanding posisi utang di triwulan I 2021 sebesar USD 415,3 miliar.
Secara tahunan (year on year/yoy), pertumbuhan utang luar negeri kuartal II 2021 juga melambat, dari 7,2 persen (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 1,9 persen (yoy). Perkembangan tersebut didorong oleh perlambatan pertumbuhan utang luar negeri pemerintah dan kontraksi utang luar negeri swasta.
Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, posisi utang pemerintah pada kuartal II 2021 mencapai USD 205,0 miliar atau tumbuh 4,3 persen (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan pada triwulan I 2021 sebesar 12,6 persen (yoy).
“Perkembangan ini disebabkan oleh penurunan posisi pinjaman luar negeri (loan) seiring dengan pelunasan atas pinjaman yang jatuh tempo selama triwulan II 2021. Pelunasan pinjaman luar negeri tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kredibilitas pemerintah dalam mengelola utang luar negeri,” kata Erwin, ditulis Selasa (17/8/2021).
Sementara itu, Erwin menyampaikan, aliran modal masuk neto di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik oleh investor non-residen meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya, seiring kepercayaan investor yang semakin baik sehingga turut mendukung likuiditas di pasar SBN domestik.
Menurut dia, utang luar negeri Pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas. Antara lain mencakup sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,8 persen dari total ULN pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,2 persen), sektor jasa pendidikan (16,4 persen).
Kemudian sektor konstruksi (15,4 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (12,6 persen). “Posisi utang luar negeri pemerintah triwulan II 2021 relatif aman dan terkendali, mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah,” terangnya.
Sumber: Liputan6
